Butuh Keberpihakan Pemerintah Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

INDONESIASATU.CO.ID:

PALANGKARAYA - Berbagai kendala dihadapi dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), seperti kekurangan dosen, dosen belum S2, hingga kekurangan sarana prasana yang semua ini bermuara pada sulitnya mendapat akreditasi baik. Sehingga, untuk meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi, dibutuhkan keberpihakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
 
Hal itu terungkap saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan civitas academica perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah, di Universitas Palangka Raya, Kalteng, Kamis (1/2/2018).
 
“Sebenarnya ini adalah permasalahan klasik. Setiap kami kunjungan ke daerah, laporannya pasti ini. Lalu kapan ini bisa diselesaikan? Hal itu tergantung keberpihakan pemerintah dalam aturannya. Padahal kita tahu, akreditasi saat ini merupakan cerminan mutu pendidikan,” jelas Meli, panggilan akrab politisi F-Gerindra itu.
 
Meli mengatakan, jika Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak mampu menyangga seluruh komponen pendidikan, menurutnya kewenangan itu diserahkan saja kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu pendidikan tinggi.
 
“Pemda itu punya dana untuk membangun asrama, atau memperbaiki sekolah-sekolah. Tapi tidak ada nomenklatur di Pemda untuk melaksanakan itu. Ketika mereka mengerjakan yang tidak ada dalam nomenklatur, mereka bisa terperangkap dalam hukum. Maka saya katakan, yang bisa menyelesaikan pendidikan kita cuma keberpihakan terhadap pendidikan,” tandasnya.
 
Lebih lanjut politisi asal dapil Sumatera Selatan itu mengatakan, bisa saja kewenangan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipindahkan ke Pemerintah Provinsi, sehingga Pemprov bisa membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan. (rnm/sf)

Sumber: dpr.go.id

Berita Terkait

Berita Terbaru

Index Berita